Dasar Hukum Layanan Pengguna Jalan yang Harus Didahulukan (Voorijder)





Informasi berikut ini, kami akan menjelaskan pengertian layanan Voorijder, dasar hukumnya, dan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan layanan ini. Selain itu, di bagian akhir informasi juga kami bagikan kepada Anda mengenai dasar hukum penggunaan lampu isyarat pada kendaraan.

Dasar Hukum Layanan Pengguna Jalan yang Harus Didahulukan (Voorijder)
Semoga informasi ini dapat dipahami oleh masyarakat dan juga dapat membangun kesadaran para pengguna jalan untuk semakin tertib berlalu lintas.

Baca juga: Macam Gambar Rambu Lalu Lintas Beserta Artinya


Dasar Hukum Layanan Voorijder

Voorijder adalah layanan bagi pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan. Sementara kriteria pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan menurut Pasal 134 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, urutan prioritasnya ialah sebagai berikut:

a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
e. Kendaraan pimpinan dan pejabat Negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu Negara;
f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Kepentingan tertentu” dalam penjelasan Pasal 134 huruf (g) UU No 22 Tahun 2009 di atas, berbunyi:

Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Sementara untuk penjelasan lebih lanjut terkait Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan juga dapat kita temukan pada Perkap Nomor 10 Tahun 2012, Pasal 15, 16, dan 17 ayat (1), yang bunyinya antara lain sebagai berikut:

Pasal 15:

(1) Pengguna Jalan Nasional dan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan b, dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional.

(2) Penggunaan Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional, Daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

(3) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif.

(4) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.


Pasal 16:

(1) Penggunaan Jalan untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk penyelenggaraan:

a. Kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau ritual keagamaan;
b. Kegiatan kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan;
c. Kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, Nasional, regional, dan internasional; dan
d. Kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran.

(2) Penggunaan Jalan yang bersifat pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Pasal 17:

(1) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan oleh Polri.


Sementara itu untuk tata cara pengaturan kelancaran pengguna jalan yang harus didahulukan juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 135 yang berbunyi:

(1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

(2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Baca juga: Tips Naik Sepeda Motor Bagi Wanita dan Ibu-ibu


Dasar Hukum Penggunaan Lampu Isyarat Pada Kendaraan

Aturan mengenai penggunaan lampu isyarat juga bisa kita temukan dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009, Pasal 58 dan 59 ayat (5), yang berbunyi:

Pasal 58:

Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Pasal 59:

(1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.

(2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna: (a) Merah, (b) Biru, (c) Kuning.

(3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.

(4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.

(5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan

c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patrol jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.


Nah, itulah dasar hukum dalam layanan pengguna jalan yang harus didahulukan. Penggunaan lampu isyarat dan sirene juga tidak boleh sembarangan yah sob! Karena dapat menggangu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lain. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat!

Sumber:
praditha89.blogspot.co.id
otomotif.grid.id
hukumonline.com



0 Response to "Dasar Hukum Layanan Pengguna Jalan yang Harus Didahulukan (Voorijder)"