Dasar Pemikiran Geopolitik dan Geostrategi Nasional

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk Negara Kesatuan.

Geopolitik Indonesia secara konseptual dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang dikenal dengan Wawasan Nusantara dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif.

Dasar Pemikiran Geopolitik dan Geostrategi Nasional
sumber: ajironempi.blogspot.com
Sedangkan geostrategi Nasional Indonesia diterapkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan.

Bila mengacu pada kondisi geografi Indonesia yang berbentuk maritim, maka dibutuhkan strategi besar (grand strategy) maritim yang sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan realita bahwa laut menjadi bagian terluar wilayah Indonesia yang harus dipertahankan.

Baca juga: Pengertian dan Perbedaan Geopolitik dengan Geostrategi

Grand strategy maritim dapat diimplementasikan dengan mewujudkan kekuatan maritim (maritim power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai hal yang menjadi ancaman.

Strategi Astra Gatra


Di samping itu, hubungan geopolitik dan geostrategi Nasional juga terdapat dalam Astra Gatra. Adapun komponen dari strategi Astra Gatra antara lain:
  • Letak geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Kondisi dan kekayaan alam seperti flora, fauna, dan mineral baik yang ada di atmosfer, muka bumi, maupun perut bumi. Pengelolaannya dilakukan dengan dasar 3 asas, yaitu asas maksimal, lestari, dan daya saing.
  • Kondisi dan kemampuan penduduk Pancagatra (itanggible) kehidupan sosial meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi.
  • Ideologi: value system.
  • Politik: penetapan alokasi nilai di sektor pemerintahan dan kehidupan politik masyarakat. Sistem politik tersebut harus mampu memenuhi 5 faktor utama, antara lain: (1) Usaha mempertahankan pola, struktur, proses politik; (2) Pengaturan dan penyelesaian konflik; (3) Penyesuaian dengan perubahan dalam masyarakat; (4) Pencapaian tujuan; (5) Usaha integrasi.
  • Ekonomi meliputi Sumber Daya Alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi.
  • Sosial dan Budaya (Sosbud) meliputi tradisi, pendidikan, kepemimpinan nasional, dan kepribadian nasional.
  • Pertahanan dan Keamanan (Hankam) meliputi doktrin, wawasan nasional, sistem pertahanan keamanan, geografi, manusia, integrasi Angkatan Bersenjata dan Rakyat, material, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemimpinan, dan pengaruh luar negeri.

Politik dan Strategi Nasional


Kata “Strategi” berasal dari bahasa Yunani, “Strategia” yang artinya seni yang biasa dipakai oleh panglima dalam peperangan (The art of the general).

Karl von Clausewitz (1780-1831) mengemukakan pendapat bahwa pengertian strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan seni pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sementara perang itu sendiri adalah tindak lanjut dari suatu kebijakan politik.

Sedangkan dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk memperoleh kemenangan atau pencapaian tujuan.

Dengan demikian, di era sekarang strategi bukan lagi hanya mencakup para panglima ataupun dalam bidang militer, namun maknanya meluas dalam segala aspek kehidupan.

Pengertian Politik Nasional adalah kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional.

Definisi Politik Nasional secara lengkap meliputi asas, haluan, usaha, dan kebijaksanaan Negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan pemeliharaan, dan pengendalian), serta penggunaan kekuatan nasional guna mencapai tujuan nasional.

Sedangkan strategi Nasional merujuk pada cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Dasar Pemikiran dalam Menyusun Politik dan Strategi Nasional


Dasar pemikiran dalam penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

Hingga saat ini, politik dan strategi nasional telah disusun berdasarkan sistem ke-Negara-an menurut UUD 1945.

Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya adalah bentuk dari “Suprastruktur Politik”.

Sementara badan-badan yang ada dalam masyarakat mencakup partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interst group), dan kelompok penekan (pressure group) disebut juga sebagai “Infrastruktur Politik”.

Suprastruktur dan infrastruktur politik haruslah dapat bekerja sama secara kooperatif, bersinergi, dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Presiden selaku mandataris MPR merupakan penyusun politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik. Strategi nasional kemudian akan dilaksanakan oleh Presiden, dan para menteri serta pimpinan lembaga pemerintah non Departemen berdasarkan petunjuk Presiden.

Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun hankam akan selalu mengalami perkembangan dalam pandangan masyarakat, karena:
  • Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bersosial, berbangsa, dan bernegara.
  • Semakin terbukanya akal dan pikiran manusia untuk memperjuangkan haknya.
  • Adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk berusaha dan menentukan pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
  • Adanya peningkatan kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang disokong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  • Masyarakat semakin kritis dan terbuka terhadap perubahan dan ide-ide baru dalam politik nasional dan strategi nasional.

sumber:
http://imran-pinkersboy.blogspot.com

Dasar Pemikiran Geopolitik dan Geostrategi Nasional