Senin, 05 November 2018

Konsepsi Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Yoadit.com - Pernyataan tegas dan jelas dilayangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo terhadap sejumlah aksi terorisme yang telah terjadi beberapa waktu lalu, bahwa masyarakat harus tetap tenang, dan menjaga persatuan, serta waspada dalam memerangi terorisme.

Konsepsi Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia
sumber: news.okezone.com
Pencegahan dan penanggulangan terorisme tidak hanya menjadi masalah di Indonesia, tapi juga tantangan utama yang sedang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia.

Paham terorisme yang terjadi di dunia sebagian besar dipicu oleh paham fanatik, radikal, dan ekstrem yang dianut oleh sekelompok orang tertentu dengan motif dan tujuan tertentu. Sementara di Indonesia, isu terorisme yang terjadi dipicu karena radikalisme agama.

Baca juga:
Cara Mencegah Radikalisme dan Sikap Intoleransi di Lingkungan Sekolah

Ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 49/60 tanggal 9 Desember 1994, bahwa terorisme sebagai tindakan pidana yang dimaksudkan untuk memprovokasi suatu keadaan teror di masyarakat umum, sekelompok orang atau orang tertentu untuk tujuan politik dalam keadaan apapun, tidak dapat dibenarkan.

Apapun pertimbangan politik, ideologis, filosofis, etnis, ras, agama ataupun lainnya yang mungkin digunakan sebagai pembenaran, terorisme tetap tidak dapat dibenarkan.

Banyak faktor yang memicu radikalisme agama menjadi terorisme di Indonesia, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, politik, hingga perbedaan ide dan prinsip yang dapat berujung kepada paham yang anti-Pancasila.

Harus ada upaya yang maksimal oleh Negara agar radikalisme agama tidak tumbuh subur di Indonesia. Negara harus dapat melakukan pencegahan dan penindakan kepada orang-orang dengan paham radikal yang dapat memicu terjadinya teror dan kekerasan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Upaya Menanggulangi Terorisme di Indonesia


Banyak upaya yang mesti dilakukan guna menanggulangi masalah terorisme dengan segala komplesitasnya di Indonesia.

Berbagai upaya tersebut harus dilakukan dengan pola pendekatan yang holistik, mencakup pengamatan badan intelijen, penanganan oleh Polri dan TNI, pertahanan dan keamanan oleh TNI, peran serta ormas dan NGO, serta dukungan total dari seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian yang perlu digalakkan oleh pemerintah ialah kecintaan rakyat terhadap dasar negara dan falsafah bangsa ini, yaitu Pancasila.

Proses deradikalisasi juga perlu dilakukan untuk para terduga radikalis, ekstremis, maupun teroris. Bagaimana penolakan terhadap Pancasila yang dilakukan oleh mereka melalui doktrin-doktrin radikal dan intoleran dapat dibendung atau ‘disembuhkan’ agar paham anti-Pancasila tidak menyebar kian luas di dalam masyarakat.

Pasal-pasal dalam UU Antiterorisme yang Penting untuk Diketahui


Telah disahkan Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada 25 Mei 2018 lalu. Revisi yang sudha diajukan oleh pemerintah kepada DPR sejak Februari 2016 ini pembahasannya memang berlangsung alot dan memakan waktu lama.

Sebelum Undang-undang tersebut disahkan, Presiden Joko Widodo sempat mengancam akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang apabila sampai bulan Juni UU ini belum juga selesai dan disahkan.

Pasalnya, revisi UU ini menjadi sebuah payung hukum yang penting bagi aparat dalam mencegah dan menindak kejahatan terorisme.

Berikut ini kami bagikan informasi pasal-pasal dalam UU Antiterorisme yang penting untuk diketahui oleh masyarakat:

Pasal 1: Definisi Terorisme


Dalam pasal ini, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pasal 12 A: Organisasi Teroris


Pasal ini mengatur, setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipindana paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun.

Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan kegiatan korporasi juga dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.

Pasal 12 B: Pelatihan Militer


Pasal ini mengatur setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atua pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakuka tindak pidana terorisme atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme, dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun. Dengan pasal ini, bila ada WNI yang terlibat dengan pelatihan di Suriah dapat dijerat dengan sangsi pidana.

Pasal 13 A: Penghasutan


Pasal ini mengatur, setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme, dipidana paling lama 5 tahun.

Pasal 16 A: Pelibatan Anak


Dalam pasal ini, setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga. Pasal ini dibuat dengan berkaca pada banyaknya aksi teror di luar neger yang melibatkan anak.

Bahkan belakangan ini teror bom bunuh diri yang terjadi di tiga gereja dan Mapolrestabes Surabaya juga melibatkan anak.

Pasal 25: Waktu Penahanan


Pasal ini mengatur tersangka teroris dapat ditahan dalam waktu yang lebih lama. Bila sebelumnya seorang tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan hanya dapat dilakukan dalam waktu 180 atau 6 bulan, kini dapat menjadi 270 hari atau 9 bulan.

Selain itu, pasal ini juga mengatur bahwa penahanan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

Pasal 28: Penangkapan


Pasal ini mengatur polisi mempunyai waktu hingga 21 hari untuk melakukan penangkapan dan penahanan sebelum menetapkannya sebagai tersangka atau membebaskannya.

Pasal 31 dan 31A: Penyadapan


Pasal ini mengatur ketika dalam keadaan mendesak, penyidik kepolisian dapat langsung melakukan penyadapan kepada terduga teroris. Setelah penyadapan dilakukan, dalam waktu paling lama tiga hari baru lah penyidik wajib meminta penetapan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.

Izin penyadapan dari ketua Pengadilan Negeri dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme. Penyadapan juga wajib dilaporkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selain melakukan penyadapan, penyidik juga dapat membuka, memeriksa, dan menyita surat maupun kiriman dari pos ataupun jasa pengiriman lain.

Pasal 33 dan 34: Perlindungan


Pasal ini mengatur penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan jiwa atau hartanya.

Pemberian perlindungan dilakukan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Pada UU yang belum direvisi, perlindungan hanya diberikan kepada saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim saja.

Pasal 35A-B dan 36A-B: Hak Korban


Terdapat 4 tambahan pasal baru yang mengatur secara lebih komprehensif hak korban terorisme. Ada 6 hak korban yang diatur dalam pasal ini, yaitu berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, serta pemberian restitusi dan kompensasi.

Pasal 43-C: Pencegahan


Pasal ini memuat aturan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam upaya pencegahan tersebut, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara berkesinambungan yang dilandasi prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Pencegahan yang dilaksanakan dapat berupa kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Pasal 43 E-H: BNPT


Dalam keempat pasal ini mengatur tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Disebutkan bahwa BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas BNPT ialah merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Selain itu, tugas BNPT juga mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme hingga mengoordinasikan program pemulihan para korban. Ketentuan yang mengatur tentang susunan organirasi BNPT tercantum dalam Peraturan Presiden.

Pasal 43I : TNI


Tambahan satu pasal ini mengatur tugas TNI dalam menanggulangi aksi terorisme. Tugas tersebut merupakan bagian dari operasi militer selain perang yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 43J


Pasal ini mengatur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme. Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas tersebut diatur dalam Peraturan DPR.

Jangan lewatkan:
Peran Masyarakat dan Lingkungan Sosial dalam Pencegahan Terorisme

Terorisme Harus Segera Diakhiri


Berbagai macam aksi teror, termasuk teror bom yang terjadi di negara ini harus segera diakhiri dan jangan sampai terjadi lagi aksi teror yang mengerikan tersebut. Karena menimbulkan, kepanikan, ketakutan, kerusakan dan kesedihan di tengah masyarakat apa pun latar belakang maupun motifnya.

Sumber:
nasional.kompas.com


EmoticonEmoticon