8 Fakta Menarik tentang Revisi UU MD3 yang Perlu Kita Ketahui


Yoadit.com - Meski tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, Revisi Undang Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau yang biasa disebut dengan UU MD3 tetap diberlakukan secara efektif sejak tanggal 14 Maret 2018.

8 Fakta Menarik tentang Revisi UU MD3 yang Perlu Kita Ketahui
Sejak dibahas dan disahkan oleh DPR, revisi UU MD3 ini menuai kotroversi karena dianggap berpotensi menjadikan anggota DPR kebal hukum.

Baca juga: 4 Kebijakan Populis yang Akan Dikeluarkan Pemerintah pada Tahun 2019 Mendatang

Apa saja fakta-fakta seputar UU MD3 yang penting untuk kita ketahui? Berikut kami sampaikan ulasannya!

1. Deskripsi Singkat UU MD3


UU MD3 adalah Undang-undang mengenai MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Isi dari Undang-undang ini merupakan aturan tentang wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

Selain itu juga diatur mengenai hak, kewajiban, dan kode etik serta detil dari pelaksanaan tugas-tugas para wakil rakyat tersebut.

UU MD3 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia.

Terdiri dari 428 pasal, UU MD3 ini sebelumnya disahkan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 5 Agustus 2014, dan revisi terakhirnya disahkan oleh DPR pada 12 Februari 2018.

2. Menuai Beragam Kontroversi


Revisi UU MD3 dinilai menjadi revisi undang-undang yang paling memicu kontroversi khususnya Revisi Pasal 122 k terkait tugas MKD dalam revisi UU MD3. Kontroversi muncul karena pada pasal tersebut DPR dianggap menjadi antikritik dan kebal hukum.

Kalangan pengamat menganggapnya sebagai upaya kriminalisasi terhadap praktik demokrasi, terutama kepada rakyat yang kritis terhadap DPR.

Pasal yang memuat perihal penghinaan terhadap parlemen terdapat tambahan peraturan yang memerintahkan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk: “Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

3. Pasal-pasal Lain yang Direvisi dalam UU MD3


Selain kontroversi mengenai pasal “antikritik”, terdapat sejumlah pasal yang diubah dalam UU MD3. Adapun pasal-pasal lain yang perubahannya juga memicu kontroversi, antara lain:

Pasal 73


“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggi 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pasal 84 dan 15 Tentang Komposisi Pimpinan DPR dan MPR


Dalam pasal ini, cenderung punya kontroversi politik karena kursi pimpinan DPR yang semula satu ketua dan empat wakil, direvisi menjadi satu ketua dan lima wakil. Satu pimpinan tambahan tersebut akan menjadi jatah pemilik kursi terbanyak.

Sedangkan pada pasal 15, pimpinan MPR tadinya terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua, kemudian direvisi menjadi satu ketua dan tujuh wakil.

Pasal 245 Tentang Pemeriksaan Anggota DPR


Pasal ini berbunyi:
“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)”.

(Tidak berlaku untuk anggota yang tertangkap tangan, tindak pidana khusus, dan pidana dengan hukuman mati atau seumur hidup.)

Padahal pada tahun 2015 sudah diputuskan oleh MK bahwa pemeriksaan harus dengan seizin Presiden, bukan lagi MKD.

4. Revisi UU MD3 Dianggap sebagai Upaya Kriminalisasi Terhadap Demokrasi


Menurut Bivitri Susanti, Pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, UU tersebut merupakan kriminalisasi terhadap rakyat yang kritis terhadap DPR. Pasal yang seakan menakut-nakuti masyarakat itu harus dibatalkan, sebab tidak sesuai dengan napas konstitusi yang melindungi warga untuk menyatakan pendapat.

Selain itu juga terdapat pasal lain yang dinilai bermasalah, yaitu wewenang pemanggilan paksa oleh DPR. Dalam konteks fungsi tertentu, DPR dapat memanggil paksa setiap orang dengan menggunakan kewenangan Kepolisian.

Jadi, Kepolisian wajib untuk memenuhi request (permintaan) DPR apabila ada pemanggilan paksa terhadap seseorang yang menurut Bivitri dapat merusak demokrasi di Indonesia.

5. Banyak Penolakan Terhadap Revisi UU MD3


Di beberapa daerah di Indonesia seperti Medan, Bengkulu, dan Surabaya, banyak aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menolak Revisi UU MD3.

Selain ditolak oleh para aktivis, mahasiswa, dan pakar hukum, revisi tersebut juga ditolak oleh masyarakat melalui sejumlah petisi di Change.org.

Sebanyak 203 ribu orang menandatangani petisi “Tolak Revisi UU MD3, DPR tidak boleh mempidanakan kritik!” Sementara itu, 78 ribu orang mendukung petisi “Tolak Revisi UU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi”

6. Fraksi yang Mendukung dan Menolak Revisi RUU MD3


8 dari 10 fraksi mendukung pengesahan revisi UU MD3, antara lain PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS dan Hanura. Sedangkan 2 fraksi lainnya yaitu Partai Nasdem dan PPP meminta agar pengesahan ditunda.

7. Tidak Ditandatangani oleh Presiden


Presiden Joko Widodo tidak menandatangani Revisi UU MD3 tersebut. Presiden mendorong bagi pihak yang tidak setuju untuk datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Judicial Review. Namun, tanpa tanda tangan Presiden, aturan ini tetap sah dan diberlakukan sejak 14 Maret 2018.

8. Gugatan Sejumlah Pihak ke Mahkamah Konstitusi


Sejak disahkannya Revisi UU MD3, gugatan dilayangkan oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut di antaranya dilakukan oleh:

  • Zico Leonard dan Josua Satria (Mahasiswa dan Alumni Universitas Indonesia).
  • Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK).
  • Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Lanjutkan membaca: Sanksi Pidana Penyebar Hoax


Sumber:
www.bbc.com
news.okezone.com

Posting Komentar

Copyright © 2019 Yoadit.com