Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besar-Kecilnya Upah Pekerja

Yoadit.com - Artikel kali ini, kami akan membagikan informasi tentang beberapa ketentuan pengupahan yang diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Upah Pekerja


Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besar-Kecilnya Upah Pekerja
sumber: www.boombastis.com
Seperti kita ketahui, ternyata di Indonesia masih banyak pekerja yang belum menerima upah sesuai dengan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Mengapa demikian? Apakah hal ini serta-merta menjadi kesalahan sebuah perusahaan?

Baca juga: Daftar Lengkap UMK 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Apakah Upah Anda Sudah Sesuai?

Namun, sebelum itu ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar-kecilnya upah yang diterima seorang pekerja.

Pasalnya, besar-kecilnya upah di suatu perusahaan tidak dapat dilihat dan diukur hanya dari satu atau beberapa aspek saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya upah pekerja, antara lain:

  • Lama masa kerja yang atas dasar pengalaman kerja (experience) yang juga mempengaruhi perkembangan skill pekerja secara empirik (autodidak).
  • Profesionalisme, keterampilan, dan kecakapan dalam melakukan pekerjaan.
  • Tinggi rendahnya produktivitas kerja yang dengan kata lain juga mempengaruhi besar-kecilnya produk yang dihasilkan, dan banyak-sedikitnya keuntungan yang diperoleh perusahaan.
  • Beban kerja atau besar-kecilnya risiko pekerjaan.
  • Tinggi-rendahnya jabatan yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki seorang pekerja.
  • Aspek kewilayahan, misalnya jauh-dekatnya lokasi atau tempat kerja, dan perbedaan upah minimum yang ditetapkan di suatu wilayah.
  • Aspek kepribadian (personality), berkaitan dengan tingkat kejujuran dan kepercayaan, serta nilai-nilai kepribadian lainnya bagi seseorang pekerja.
  • Uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dimiliki, atau tinggi-rendahnya kualifikasi pendidikan sebagai kemampuan dasar dalam bekerja.
  • Dan masih banyak lagi faktor lainnya.


Dari semua faktor tersebut yang paling dominan mempengaruhi terhadap besar-kecilnya upah ialah sertifikasi kompetensi dan tingkat produktivitas pekerja.

Artinya, semakin banyak sertifikasi kompetensi yang seorang pekerja miliki yang dibarengi dengan produktivitas tinggi dan hasil kerja yang baik, maka seharusnya makin besar pula gaji atau upah yang diterima.

Terkait dengan hal itu, kami juga ingin menyebutkan kembali peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengupahan di Indonesia dan sangat perlu dipahami oleh semua pihak, baik pengusaha, maupun pekerja.

Pasal 92 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo 1 angka 2 dan angka 3 Kepmenakertrans No Kep-49/Men/IV/2004:

Upah Minimum (yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap), merupakan standar upah bulanan terendah pada struktur dan skala upah yang ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan sertifikasi kompetensi.

Pasal 1 angka 2 jo Pasal 13 ayat 2 Permenakertrans No 01/1999:

Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja (buruh atau karyawan) yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun. Artinya, masa kerja di atas 1 tahun haruslah relatif lebih besar dan naik berjenjang secara proporsional (sesuai dengan struktur dan skala upah).

Pasal 17 Permenakertrans No 01/1999:

Kebijakan Pengupahan hanya mengatur Upah Minimum, sedangkan upah di atas Upah Minimum yang naik secara berjenjang adalah murni merupakan domain dan wilayah kesepakatan di antara para pihak yang senantiasa merujuk dan mengacu pada struktur dan skala upah yang ditetapkan perusahaan.

Pasal 89 ayat 2 dan ayat 3 jo Pasal 88 ayat 4 UU No 13/2003:

Penetapan Upah Minimum secara bertahap diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL), meskipun ada beberapa Penetapan Upah Minimum yang sudah mencapai atau bahkan di atas nilai KHL.

Pasal 1 angka 1 Permenakertrans No 13/2012:

Upah Minimum yang ditetapkan, baik yang diarahkan kepada pencapaian KHL maupun yang ditetapkan sesuai dengan KHL merupakan standar kebutuhan untuk seorang pekerja yang masih lajang (tanpa tanggungan).

Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa:

1. Adanya Perbedaan Upah yang Diterima Masing-masing Pekerja


Tentunya masing-masing pekerja tidak harus sama upahnya atas dasar perbedaan lamanya masa kerja, kualifikasi pendidikan atau sertifikasi kompetensi, jabatan dan tanggung jawab, serta perbedaan lokasi atau tempat kerja.

Simak juga: Begini Cara Kaum Muda Menabung Untuk Bisa Beli Mobil Baru

Meski demikian, penilaian tiap-tiap aspek tersebut ukurannya sangat relatif. Oleh karena itu, perlu adanya struktur dan skala upah yang dibuat atas dasar beberapa ukuran penilaian sehingga dapat terukur dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan (responsible dan accountable).

2. Undang-undang Hanya Mengatur Besarnya Upah Minimum


Undang-undang memang mengatur upah minimum sebagai dasar atau standar upah terendah, sedangkan penentuan besaran upah yang naik secara berjenjang berdasarkan sejumlah aspek atau faktor tersebut di atas, menjadi domain kesepakatan (konsensus) antara para pihak secara perdata.

Tentunya, setiap perusahaan harus memiliki struktur dan skala upah dengan berbagai macam tolak ukur, supaya tidak terjadi sistem pengupahan yang bertentangan dengan faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas.

Di samping itu, perusahaan juga perlu membuat struktur tingkat produktivitas dan target produktivitas (kinerja) setiap pekerja, berikut ditentukan besarannya yang berdasarkan asas keseimbangan sehingga sama-sama menguntungkan masing-masing pihak.

Artinya, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, semakin besar pula reward upah yang diterima olehnya. Sebaliknya, jika tingkat produktivitas kurang dari target atau bahkan semakin menurun dari waktu ke waktu, maka menjadi wewenang perusahaan untuk mengurangi besaran nilai reward upah yang diterima pekerja.

Selain itu, perusahaan juga berwenang untuk memberikan “warning” melalui surat peringatan (SP) secara berjenjang (SP1 sampai SP3), hingga sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini sesuai dengan Pasal 161 UU Ketenagakerjaan No 13/2003).

Kriteria Pekerja yang Berhak di Gaji Sesuai Upah Minimum


Siapa yang berhak digaji sesuai upah minimum?

Semua pekerja di sektor formal atau pada perusahaan berbadan hukum dengan minimal 15 orang pegawai berhak menerima upah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum. Sayangnya, Upah Minimum (UMP maupun UMK) tidak berlaku bagi supir pribadi ataupun pembantu rumah tangga.

Upah minimum juga wajib dibayarkan perusahaan kepada pegawai meskipun masih lajang dengan masa kerja 1 bulan ke bawah.

Bila perusahaan atau pengusaha tidak membayarkan gaji sesuai Upah Minimum yang sudah ditetapkan, maka dapat dikenakan kurungan penjara maksimal 4 tahun dan denda minimal Rp 100 juta sampai 400 juta.

Sedangkan pegawai yang sudah berkeluarga, seharusnya mendapatkan upah di atas Upah Minimum karena ada tambahan untuk tunjangan keluarga.

Jangan lewatkan: Memahami Pengertian dan Perbedaan Pajak Dengan Retribusi

Demikian informasi dari kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya upah yang diterima oleh pekerja. Semoga bermanfaat!

Sumber:
www.hukumonline.com
finance.detik.com

Posting Komentar

Copyright © 2019 Yoadit.com