√ 4 Kebijakan Populis yang Akan Dikeluarkan Pemerintah pada Tahun 2019 Mendatang - Yoadit.com

4 Kebijakan Populis yang Akan Dikeluarkan Pemerintah pada Tahun 2019 Mendatang

Yoadit.com - Di tahun 2019 nanti ada sejumlah kebijakan populis yang akan dikeluarkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apa saja kebijakan-kebijakan populis tersebut? Berikut kami sampaikan ulasannya.
4 Kebijakan Populis yang Akan Dikeluarkan Pemerintah pada Tahun 2019 Mendatang
sumber: www.lintasparlemen.com

1. Menurunkan Harga BBM Mulai Januari 2019


Mulai Januari 2019 nanti, pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi akan menurunkan harga BBM. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswato, Pertamina sudah berkomitmen untuk menurunkan harga BBM non subsidi mengkuti harga minyak dunia yang mulai mengalami penurunan belakangan ini.

Baca juga: Begini Cara Pemerintah Menentukan Besarnya UMK

Penurunan harga BBM non subsidi tersebut dilakukan paling lambat pada Januari 2019. Djoko juga menjelaskan bahwa penurunan harga BBM tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh Pertamina karena harus menghabiskan stok yang sudah dibeli sebelum harga minyak dunia mengalami penurunan. Pihaknya juga menegaskan, nantinya hampir semua harga BBM akan turun, mulai dari Premium hingga Pertamax.

2. Pemerintah Tidak Akan Menaikkan Tarif Dasar Listrik


Kebijakan populis Pemerintahan Joko Widodo selanjutnya ialah tidak menaikkan tarif dasar listrik pada 2019. Meskipun sedang terjadi pergolakan kurs Dolar Amerika Serikat dan harga minyak dunia, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif dasar listrik pada 2019 nanti.

Dijelaskan oleh Andy Noorsaman Sommeng selaku Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bahwa akan mengoptimalkan penyerapan sumber energi primer pembangkit listrik yang berasal dari dalam negeri guna meringankan beban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam memproduksi listrik.

Andy juga mengungkapkan gagasan supaya tarif listrik tetap terjangkau dan biaya produksi listrik semakin ringan. Caranya ialah dengan mematok harga gas maksimal khusus untuk sektor kelistrikan. Hal ini sudah diterapkan pada komoditas batubara yang dipatok maksimal USD 70 per ton.

3. Menaikkan Gaji PNS, TNI dan Polri Sebesar 5%


Di tahun 2019 nanti, pemerintah akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara ASN hingga 5 persen, serta THR dan gaji ke-13 tetap diberikan sesuai dengan kebijakan sebelumnya. ASN yang dimaksud meliputi PNS, TNI, dan Polri.

Dijelaskan oleh Askolani selaku Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan bahwa belanja tahun depan mencakup total anggaran gaji dan tunjangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kewajiban penggajian yang ada saat ini dan juga menampung kebijakan penggajian 2019 yang mencakup THR termasuk untuk pensiunan, pemberian gaji ke-13, dan kenaikkan gaji pokok semua ASN hingga 5 persen. Pemerintah juga sudah menyiapkan dana untuk pensiunan sebesar Rp 117 triliun untuk tahun 2019 nanti.

4. Selain Dana Desa, Akan Ada Pula Dana Kelurahan


Presiden Joko Widodo juga mengatakan akan memberikan dana untuk setiap kelurahan. Prinsipnya sama seperti dana desa. Pemerintah telah mengusulkan anggaran Rp 3 triliun untuk Dana Kelurahan yang akan digelontorkan pada tahun 2019 mendatang.

Jangan lewatkan: Konsepsi Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa tujuan dari rencana penganggaran Dana Kelurahan tersebut untuk membantu rakyat di lingkup kelurahan dalam pembangunan fasilitas umum, memperbaiki selokan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di daerah masing-masing.

sumber: www.merdeka.com

0 Comments:


Top