Sanksi Pidana Penyebar Hoax


Yoadit.com - Maraknya isu hoax yang beredar melalui internet beberapa tahun belakangan ini semakin menjadi sorotan. Berbagi berita tanpa mau repot mengecek kebenaran berita yang didapatkan, sering dilakukan oleh netizen, terutama berita-berita yang diperoleh dari media sosial, baik berupa broadcast teks ataupun gambar.

Sanksi Pidana Penyebar Hoax
sumber: www.hipwee.com
Padahal, menyebarkan hoax akan dikenai sanksi pidana yang berat apabila terbukti bersalah. Hal ini berdasarkan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca juga: Peran Masyarakat dan Lingkungan Sosial dalam Pencegahan Terorisme

Namun, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang sanksi yang diterima oleh penyebar hoax dan bagaimana cara menghindarinya, mari kita pahami dahulu tentang pengertian dari berita hoax tersebut.

Pengertian Hoax dan Jenis Konten Hoax yang Dapat Dipidana


Pengertian Hoax adalah istilah umum di masyarakat yang merujuk pada konten berisi kebohongan, dalam hal ini disebarkan lewat jaringan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut UU ITE, terdapat 3 jenis hoax yang termasuk konten ilegal dan dapat dipidana, antara lain sebagai berikut:

  1. Pencemaran nama baik atau fitnah yang dilarang (Pasal 27 ayat 3 UU ITE).
  2. Penipuan untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen (Pasal 28 ayat 1 UU ITE).
  3. Provokasi terkait SARA (Pasal 28 ayat 2 UU ITE).


Itulah ketiga jenis konten hoax yang dapat dipidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Mulanya, sebagian besar hoax di internet beredar melalui akun media sosial seperti facebook dan twitter. Namun, kini telah merambah pula via aplikasi pesan instan di smartphone seperti whatsapp, line, dan telegram.

Kurangnya kewaspadaan dari bahaya hoax di kalangan netizen bisa menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Dampaknya bisa menimbulkan keresahan ataupun kebencian di masyarakat, bahkan bisa berdampak serius bagi stabilitas, pertahanan, dan keamanan nasional.

Tips Menghindari Sanksi Hukum Akibat Hoax


Agar netizen tidak terjerat tuntutan hukum akibat hoax, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain:

  • Lakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan berita yang didapat melalui media sosial atau aplikasi pesan instan.
  • Ketika akan melakukan klarifikasi, cukup sampaikan narasinya saja tanpa perlu copy-paste konten.
  • Lakukan klarifikasi langsung ke individu yang dianggap tahu atau instansi resmi yang dapat mengklarifikasi isi hoax tersebut.
  • Jika terlanjur meng-copy-paste konten hoax dalam grup atau akun medsos, pastikan Anda memberi tambahan kalimat yang berisi pertanyaan klarifikasi atau meminta bantuan penjelasan.


Dewasa ini, hoax telah menjadi industri baru bagi para produsen konten di dunia cyber. Beragam motif pelaku yang membuat dan menyebarkan konten telah menjadikan hoax tumbuh begitu pesat.

Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, sekarang ini telah dibentuk Badan Siber Nasional (BSN) untuk menghalau penyalahgunaan internet dan media sosial dalam penyebaran hoax.

Simak juga: Cara Mencegah Radikalisme dan Sikap Intoleransi di Lingkungan Sekolah

Namun, kehadiran BSN tidak terbatas pada konten hoax saja, tapi juga berbagai konten ilegal seperti phishing, malware, virus, atau sejenisnya yang dapat berdampak buruk bagi kemananan secara nasional.

Sumber:
www.hukumonline.com

Posting Komentar

Copyright © 2019 Yoadit.com